Jakarta, (13/5). Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyoroti lambatnya proses ground checking dan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai berdampak pada ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos di daerah.

“Mereka menyampaikan masalah ground checking DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang sampai hari ini masih dinilai terlambat, lama, dan tidak segera update, sehingga membuat bansos ini tidak tepat sasaran,” kata Dini usai menerima audiensi Komisi III DPRD Kota Probolinggo, di Ruang Rapat Fraksi NasDem, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Mereka menyampaikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan sosial dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Dini, persoalan validasi data bansos masih menjadi keluhan di banyak daerah karena masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru belum terakomodasi.

“Sampai hari ini di kabupaten dan kota masih banyak bansos yang belum tepat sasaran. Bahkan yang seharusnya mendapat, masih saja banyak yang tidak mendapat,” ujarnya.

Ditegaskan Dini, bahwa persoalan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Sosial, agar proses pembaruan dan verifikasi data penerima bansos dapat dipercepat.

“Tindak lanjutnya pasti akan saya sampaikan kepada Kementerian Sosial,” tegas legislator Fraksi NasDem Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) itu.

Ia mengungkapkan, bahwa hingga saat ini masih banyak data masyarakat yang belum melalui proses ground check, maupun verifikasi, dan validasi oleh petugas terkait.

“Sampai hari ini masih banyak yang belum di-ground-check dan belum diverifikasi oleh BPS,” tegasnya

Diharapkan oleh Dini, proses ground checking dan verifikasi faktual data penerima bansos, dapat segera diselesaikan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Harapannya yang berhak mendapat, mendapatkan bantuan, dan yang sudah tidak berhak, tidak mendapatkan bantuan,” pungkas Dini. (JHL.7)